Renstra 2012 - 2017

Rencana Strategis  (Renstra) 2012 – 2017

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten


Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG


Perangkat daerah mempunyai kewajiban dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, sebagaimana amanat dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 (Bab 1, Pasal 1, Ayat 13) bahwa Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten mendukung Pemerintah Pusat dan telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal dalam melaksanakan aksi kemanusian, terutama mengatasi masalah kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi World Food Summit 1996 dan ditegaskan kembali dalam World Food Summir: five years later (WFS:fyl) 2001, serta Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain mengurangi angka kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya pada tahun 2015.

Berdasar kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai salah satu SKPD di Provinsi Banten, sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan serta berjalannya tugas dan fungsi koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten pada masa mendatang maka diperlukan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga diharapkan mampu mendukung dan mewujudkan pencapaian pembangunan Provinsi Banten tahun 2007-2012 (sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012).

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012. Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan (Pasal 101 Perda Nomor 3 Tahun 2012). Bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan peran strategis dari koordinasi penyuluhan adalah bahwa : (1) penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara; (2) pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di perdesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan; dan (3) untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Badan Ketahananan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan, juga sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan dan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Banten untuk periode 2007-2012. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2007-2012 dan bersifat indikatif.

 

 

1.2. LANDASAN HUKUM


Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4010);
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
  10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
  13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  14. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  27. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
  28. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
  29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  30. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  31. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025;
  33. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda;
  34. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014;
  40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
  41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
  42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
  43. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
  44. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
  45. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
  46. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3);
  47. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 4);
  48. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
  49. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
  50. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Provinsi Banten 2011-2015;
  51. Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.294-Huk/2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten, yang direvisi dengan Keputusan Gubernur Nomor 521.05/Kep.313-Huk/2010 tentang Revisi Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
  52. Keputusan Gubernur Nomor 501/Kep.415-Huk/2009 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
  53. Keputusan Gubernur Nomor 504.05/Kep.106-Huk/2010 tentang Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Banten.

 

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut maka pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-SKPD.

Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014, serta berpedoman juga pada RPJPD tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN tahun 2010-2014. Renstra selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten. Rencana Kerja dan Anggaran tahunan tersebut merupakan bahan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam pengendalian program dan kegiatan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN


Dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun dan ditetapkan dengan  maksud untuk menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten bersama masyarakat dan stakeholders lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan koordinasi penyuluhan selama periode tahun 2012-2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017.

Adapaun tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

  1. Termuatnya informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
  2. Teridentifikasinya kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten;
  3. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017;
  4. Terumuskannya  strategi dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017;
  5. Terumuskannya rencana program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017.

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN


Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahiun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Bab ini menyajikan tentang : latar belakang; landasan hukum;  maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten 2012-2017.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

 

Bab ini menyajikan tentang : 1) Tugas, fungsi dan struktur organisasi; 2) Sumber daya aparatur, asset/sarana/prasarana dan unit pelayanan lembaga; 3) Kinerja pelayanan berdasar Renstra periode 2008-2012; 4) Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

 

Bab ini menyajikan tentang : 1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Katahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten;  2) Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 3) Telaahan Renstra K/L; 4) Telaahan rencana tata ruang wilayah; dan 5) Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

 

Bab ini menyajikan tentang : visi, misi beserta tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang diharapkan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun  2012-2017.

BAB V

RENCANA  PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

Bab ini menyajikan tentang : rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017

 

Bab ini mengungkapkan tentang indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten tahun 2012-2017 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.