Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan tahun 2012-2017 yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Pengembangan dan pemantapan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat berbasis kemandirian, ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan sasaran :

  1. Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/ hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 Gram/hari; dan
  2. Terwujudnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten sebesar 200 ton (setara beras), cadangan pangan pemerintah di 8 kabupaten/kota sebesar 100 ton (setara beras) per kab/kota, dan cadangan pangan masyarakat sebesar 807 ton (setara GKG).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

  1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan  pangan adalah : (1) mengkoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas produksi pangan; (2) meningkatkan koordinasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah daerah; dan (3) meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.
  2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas, melalui: (1) pengembangan sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) pengembangan cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) pengembangan sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Strategi peningkatan ketersediaan  pangan dan penguatan cadangan pangan di Provinsi Banten tersebut akan didukung melalui pengembangan kebijakan antara lain :

  1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
  2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.

Misi 2 : Pengembangan distribusi pangan  dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan serta mengantisipasi kerawanan pangan, ditujukan untuk (1) Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan; dan (2) Mengembangkan sistim distribusi pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat, dengan sasaran : a) Berkurangnya daerah rawan pangan di 8 Kabupaten/Kota (52 kecamatan); b) Stabilnya harga komoditas pangan strategis yang ditandai dengan rendahnya perbedaan harga antara musim panen dan non panen dengan perbedaan maksimum 10 persen; dan c) Berkembangnya kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat (48 Gapoktan dan 38 Lumbung Pangan tahun 2017).

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

  1. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga;
  2. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;
  3. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait untuk mendukung efektifitas dan efisiensi distribusi, stabiliasi harga dan akses pangan, melalui: (1) mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi, (2) mendorong dan mendukung peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen, (3) mendorong dan mendukung pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan membuka daerah yang terisolir, (4) pengembangan sistem informasi pasar, (5) mendorong dan mendukung penguatan lembaga pemasaran daerah, (6) mendorong dan mendukung pengurangan hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) mendorong dan mendukung pencegahan kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) pemberian bantuan pangan pada kelompok masyarakat miskin dan yang terkena bencana secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat produk;
  4. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala;
  5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada masyarakat golongan miskin (misalnya Raskin) dan mengelola pangan bersubsidi bagi kelompok khusus (rentan gizi buruk dan rawan pangan).

Strategi di atas dimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

  1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli dan mengurangi jumlah penduduk yang miskin;
  2. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien;
  3. Penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan;
  4. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Misi 3 : Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal serta  peningkatan mutu dan keamanan pangan, ditujukan untuk mengembangkanpenganeka-ragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dengan sasaran :

  1. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.000 kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari dan cukup zat gizi mikro, serta meningkatkan keragaman konsumsi pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 96 pada tahun 2017; dan
  2. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan sampai 90 persen tahun 2017.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

  1. Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengolahan pangan berbahan-baku tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya;
  2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta;
  3. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
  4. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasisi sumberdaya lokal;
  5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;
  6. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.

Strategi di atas dimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

  1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal;
  2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi pemenuhan hak atas pangan;
  3. Mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi;
  4. Meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
  5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Misi 4 : Pemantapan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur, serta Peningkatan Koordinasi dengan Stakeholders dalam Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, ditujukan untuk meningkatkan koordinasi dan peran aparatur serta masyarakat sehinggga mampu mewujudkan koordinasi dalam membangun Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dengan sasaran yang ingin dicapai :

  1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur ketahanan pangan dan penyuluhan di 8 Kabupaten/Kota; dan
  2. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut akan ditempuh melalui strategi antara lain :

  1. Pelaksanaan dan Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  2. Meningkatkan SDM Aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  3. Meningkatkan  Sarana dan Prasarana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  4. Mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
  5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal  dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka peningkatan pelayanan pada antar Stakeholders/masyarakat.

Strategi di atas dimplementasikan dengan dukungan kebijakan yang akan dikembangkan antara lain :

  1. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien;
  2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi ketahanan pangan dan penyuluhan;
  3. Meningkatkan pengelolaan keuangan (akuntansi) dan rumah tangga kantor;
  4. Meningkatkan pengelolaan organisasi tatalaksana;
  5. Meningkatkan peran dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dalam koordinasi ketahanan pangan;
  6. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan pangan;
  7. Meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan melalui pendampingan;
  8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan penerapan reward dan punishment.